0751- 8952930 dppkbkps.sumbar@gmail.com

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PPKBKPS) PROVINSI SUMATERA BARAT

Picture

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PPKBKPS)

PROVINSI SUMATERA BARAT

     Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi.Sumatera Barat, H. Novrial SE, MA,Akt, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perencanaan Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipl   pada tanggal 12 Maret 2018 di hotel Grand Royal Denai Bukittinggi yang dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang terdiri dari Kepala Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bappeda di 19 (sembilan belas) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta dari Dinas DPPKBKPS.

     Dalam arahannya Kepala Dinas menyampaikan Sinkronisasi Perencanaan urusan Pusat dan Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda, Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD. Menurut beliau antara urusan Adminduk dan Pengendalian Penduduk dan KB adalah dua urusan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, pengambilan kebijakan terhadap Pengendalian Penduduk harus didasari oleh data kependudukan yang akurat dan di update setiap saat.

     Diakhir arahannya, Kepala Dinas berharap forum Perencanaan ini akan konsisten diadakan setiap tahunnya dan dilaksanakan lebih awal mendahului proses perencanaan baik di pusat maupun di Provinsi agar sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan antara pusat dan daerah benar-benar terwujud.  

     Zainudin, Narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada kesempatan ini menyampaikan, dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan Pelayanan Adminduk di Porvinsi dan Kabupaten Kota, pusat telah menganggarkan melalui DAK Non Fisik,  diharapkan  dengan adanya DAK tersebut tidak mengakibatkan terjadinya penurunan anggaran yang berasal dari APBD Murni. Sementara itu Siti Fatonah, Narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan Kebijakan Perencanaan Pengendalian Penduduk dan KB, Paparan terakhir disampaikan oleh Ahmad Zakri, Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Sumatera Barat.

     Acara Sinkronisasi Perencanaan ini diakhiri dengan Pembahasan Program dan Kegiatan masing-masing bidang dengan semua Kabupaten Kota. 

PRS19/3/18